Bentuk Negara Vietnam

VIETNAM

·         Bentuk Negara

Bentuk Negara Vietnam adalah Negara Kesatuan, Administrasi pemerintahan dibagi ke dalam 58 propinsi dan 5 munisipal. Ke-58 propinsi Vietnam adalah:

1.      An Giang 

2.      Bac Giang

3.      Bac Kan     

4.      Bac Lieu     

5.      Bac Ninh, 

6.      BaRiaVungTau

7.      Ben Tre    

8.      BinhDinh 

9.      BinhDuong

10.  BinhPhuoc           

11.  Binh Thuan

12.  Ca Mau

13.  Cao Bang

14.  Dak Lak

15.  Dak Nong

16.  Dien Bien

17.  Dong Nai

18.  Dong Thap

19.  Gia Lai

20.  Ha Giang

21.  Ha Nam

22.  Ha Tinh

23.  Hai Duong

24.  Hau Giang

25.  Hoa Binh

26.  Hung Yen

27.  Khanh Hoa

28.  Kien Giang

29.  Kon Tum

30.  Lai Chau

31.  Lam Dong

32.  Lang Son

33.  LaoCai

34.  Long An,

35.  Nam Dinh,

36.  Nghe An,

37.  Ninh Binh,

38.  Ninh Thuan,

39.  Phu Tho,

40.  Phu Yen,

41.  Quang Binh,

42.  Quang Nam,

43.  Quang Ngai,

44.  Quang Ninh,

45.  Quang Tri,

46.  Soc Trang,

47.  Son La,

48.  Tay Ninh,

49.  Thai Binh,

50.  Thai Nguyen,

51.  Thanh Hoa,

52.  ThuaThienHue,

53.  Tien Giang,

54.  Tra Vinh,

55.  Tuyen Quang,

56.  Vinh Long,

57.  Vinh Phuc, dan

58.  Yen Bai

Sementara itu, ke-5 munisipal Vietnam tersebut adalah: Can Tho, Da Nang, Ha Noi, Hai Phong, dan Ho Chi Minh City[1].

Nama Resmi                : Republik Sosialis Vietnam
ibukota                        : Hanoi
bentuk pemerintahan   : Republik sosial
kepala negara              : Presiden
kepala pemerintahan   : Perdana Mentri
bahasa nasional           : Bahasa Vietnam
lagu kebangsaan          : Tien quan ca
agama                          : Buddha, Khonghucu, dan Taoisme
mata uang                    : Dong
penduduk                    : Vietnam(90%), cina, muong, meo, thai, khemer, man, cam (10%)

·         Sistem Pemerintahan

Jika dilihat berdasarkan letak geografis, Vietnam masih berada dalam satu wilayah dengan Indonesia, yaitu terletak di benua Asia bagian tenggara. Negara Vietnam memiliki nama resmi nan cukup panjang. Republik Sosialis Vietnam atau Công Hòa Xã Hôi Chù Nghîa Viêt Nam. Negara ini menjadi negara nan berada di ujung timur Semenanjung Indochina. Sinkron dengan namanya, republik, sistem pemerintahan Vietnam pun demikian.

Sistem pemerintahan Negara Vietnam dapat diinterpretasikan sebagai republik sosialis nan semi-presidensiil, di mana Presiden menjadi kepala negaranya dan perdana menteri menjadi kepala pemerintahan. Negara ini memiliki sistem partai tunggal dalam pemerintahannya. Pemegang kekuasaan di negara ini hanya satu partai politik, yaitu Partai Komunis. Dengan kata lain, sistem pemerintahan seperti ini tak mengizinkan pihak atau partai lain ikut serta dalam berbagai proses pembangunan negara. Undang-undang dasar nan digunakan ialah undang-undang dasar Vietnam nan terbaru[2].

Sistem pemerintahan Vietnam termasuk Parlementer, yang Hakekatnya, eksekutif Vietnam adalah organ eksekutif yang dimiliki National Assembly (NA). Organ eksekutif ini terdiri atas Perdana Menteri (PM), deputi PM, para menteri, serta sejumlah anggota lainnya. Kecuali PM, seluruh organ eksekutif tidak melulu harus menjadi anggota NA. PM bertanggung jawab kepada NA, dan melapor kepada kepada SC dan presiden. Peran PM di Vietnam mirip dengan peran-peran PM di negara yang menganut sistem parlementer umumnya. Di sisi lain, Presiden Vietnam adalah kepala negara serta mewakili rakyat Vietnam baik secara internal maupun eksternal. Presiden bertugas menjaga konstitusi, panglima tertinggi angkatan perang, dan ketua dewan pertahanan dan keamanan negara[3]

Parlemennya adalah Unikameral (National Assembly)

National Assembly (NA) adalah representasi tertinggi rakyat Vietnam. Fungsi utamanya ada 3 yaitu:

1.      Memproduksi legislasi,

2.      memformulasikan kebijakan luar negeri dan domesti yang vital,

3.       melaksanakan pengawasan tertinggi atas seluruh kegiatan negara.

NA adalah joint-session. Sehari-hari, NA dijalankan oleh Standing Committee (SC). Akibatnya, kinerja NA hampir identik dengan apa yang dilakukan oleh SC ini. Presiden dapat mengusulkan pemberhentian, pengajuan, bagi wakil presiden, PM, ketua mahkamah agung. Presiden juga dapat memproklamasikan keadaan perang, amnesti, mobilisasi umum, dan keadaan darurat di suatu wilayah negara. Pada 1992, negara Vietnam telah menyetujui sebuah konstitusi negara nan baru. Konstitusi baru ini menggantikan konstitusi lama nan telah berjalan sejak 1975. Konstitusi baru di Vietnam dimulai setelah perang Vietnam berakhir. Pada saat itu, komunisme menjadi isu primer nan mengakibatkan terjadinya perang Vietnam. Hingga perang usai, isu mengenai komunis tetap lekat pada sistem pemerintahan Vietnam. Peran komunis dalam sistem pemerintahan Vietnam menjadi penting. Komunis kembali diikutsertakan dalam semua aspek pemerintahan Vietnam, ornamen-ornamen pemerintahan, hingga masyarakat sipil. Hanya sebuah organisasi politik nan bekerjasama dan didukung oleh partai komunislah nan mendapatkan izin buat mengikuti pemilihan. Selebihnya, tidak. Hal seperti itu rasanya cukup buat menggambarkan betapa pentingnya peranan partai komunis di negara Vietnam[4].

·         Sistem pemilu negara vietnam

Presiden dipilih oleh NA dari antara anggotanya sendiri untuk masa tugas 5 tahun  dan Pasal 6 undang-undang negara ini menyebutkan bahwa "Rakyat mempergunakan kekuasaan negara melalui wakilnya di Majelis Permusyawaratan dan Dewan Perwakilan Rakyat, nan bertugas mewakili keinginan dan aspirasi rakyat. Para wakil rakyat ini dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat."

Anggota Majelis Permusyawaratan Vietnam dipilih langsung melalui sebuah pemungutan suara demokratis seperti di Indonesia. Semua warga negara nan sudah berusia 18 tahun atau lebih, apa pun etnisnya, jenis kelaminnya, kelas sosialnya, agama dan kepercayan, taraf pendidikan, serta pekerjaannya berhak menggunakan hak pilih. Adapun orang-orang nan tak dapat menggunakan hak pilih ialah mereka nan tak waras dan mereka nan hak memilihnya dicabut secara hukum. Masyarakat berusia di atas 21 tahun berhak mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu.Tiga forum pemilihan generik telah didirikan buat mengelola pemilihan. Di taraf pusat terdapat Dewan Pemilu, di taraf provinsi dan kota terdapat Komite Pemilu, nan bertanggung jawab mengelola jalannya pemilihan umum. Ada juga Komisi Pemilu nan bertanggung jawab mengawasi jumlah orang nan menggunakan jumlah suaranya.

Kini, terdapat 500 anggota Majelis Permusyawaratan pada sistem pemerintahan Vietnam nan terpilih melalui pemilihan parlemen tahun 2011. Mereka akan bertugas selama 5 tahun. terlepas dari kritikan para pihak asing, sangat jelas terlihat bahwa Majelis Permusyawaratan menjadi lebih berkuasa di tahun-tahun belakangan ini. Pemilu 2011 syahdan dilaksanakan dengan cara nan adil, absah secara hukum, dan demokratis sehingga dapat dianggap sukses. 62 juta rakyat (sekitar 99,51%) menggunakan hak pilihnya[5].Vietnam menggelar pemilu setiap lima tahun sekali yang diawali dengan pelaksanaan kongres partai pada Januari. Kongres ini untuk menentukan posisi kepemimpinan utama partai dan sebagai wadah untuk mendiskusikan strategi ekonomi sosial negara pada dekade ke depan. Adapun parlemen, setelah anggotanya terpilih, bertugas mengesahkan pemerintah baru.

·         Lembaga Negara

Vietnam memiliki sebuah forum nan berperan sebagai perumus undang-undang pemerintah. Forum tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Forum ini memiliki kedudukan nan lebih tinggi dibandingkan dengan forum eksekutif dan yudikatif. Anggota dari majelis ini holistik berasal dari Majelis Nasional.

Lembaga pemerintahan lain di Vietnam nan juga memiliki kekuasaan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung Rakyat (Supreme People's Court of Vietnam). Forum ini memiliki kekuasaan paling tinggi dalam bidang hukum. Meskipun demikian, forum ini bertanggung jawab terhadap Majelis Nasional. Mahkamah Agung Rakyat Vietnam membawahkan forum berupa Pengadilan Kotamadya Propinsi, Pengadilan Daerah Vietnam, dan Pengadilan Militer Vietnam. Holistik ornamen krusial dalam sistem pemerintahan Vietnam harus berjalan dengan seizin atau di bawah kendali partai komunis.

Kongres Nasional ialah organisasi paling tinggi di Vietnam. Arah dan kebijakan pemerintahan diputuskan di dalam Kongres Nasional, nan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Komite Pusat dipilih oleh Kongres Nasional. Para delegasi memberi hak suara terhadap kebijakan-kebijakan dan kandidat-kandidat. Setelah keputusan ratifikasi diambil di Kongres Nasional, kongres tersebut membubarkan diri dengan sendirinya. Komite Pusat, nan dipilih oleh Kongres Nasional setiap lima tahun sekali, mengimplementasikan hasil keputusan Kongres Nasional selama 5 tahun masa jabatannya. Karena anggota Komite Pusat hanya berjumpa 2 kali dalam setahun, politburo-lah nan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan hasil Kongres Nasional

Vietnam memiliki sebuah lembaga yang berperan sebagai perumus Undang-Undang pemerintah (Parlemen Unikameral). Lembaga tersebut bernama Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam). Lembaga ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

---

[1] http://setabasri01.blogspot.com

[2] http://www.binasyifa.com/509/68/26/lembaga-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-dalam-sistem-pemerintahan-vietnam.htm

[3] http://setabasri01.blogspot.com

[4] http://taufikav.blogspot.com/2013/10/bentuk-pemerintahan-sistem.html

[5] http://www.binasyifa.com